Talkshow berjudul “Komitmen Pemerintah Daerah dalam Pencegahan Korupsi” yang diikuti Wali Kota Medan, sebenarnya termasuk dari sejumlah talkshow yang digelar Kantor Staf Presiden dengan TII dan UNDP Indonesia. Sedangkan talkshow utamanya mengusung tema, “Tukar Pikiran: Strategi Kepala Daerah Cegah OTT” yang selanjutnya dirangkaikan dengan Deklarasi Komitmen Anti Korupsi.
Kegiatan ini digelar sebagai tindak lanjut penandatanganan Peraturan Presiden No.54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang telah dilakukan Presiden Joko Widodo. Pepres ini memperkuat upaya pemerintah dalam upaya pencegahan korupsi dari sejak hulu dan berdampak luas bagi kehidupan publik tanpa mengurangi kewenangan dan independensi lembaga anti rasuah yang sudah ada seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selain Wali Kota Medan, ada 12 Bupati dan Wali Kota yang diundang dalam talkshow tersebut yakni Bupati Bojonegoro, Bupati Ngada, Wali kota Bandung, Wali Kota Balikpapan, Wali Kota Bogor, Wali Kota Jakarta Utara, Wali Kota Kupang, Wali Kota Manado, Wali Kota Makasar, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surabaya dan Wali Kota Rangerang.
Wali Kota dan Bupati yang dipilih mengikuti talkshow sekaligus Deklarasi Komitmen Anti Korupsi merupakan kepala daerah yang dinilai berkomitmen penuh terhadap pencegahan korupsi di wilayahnya. Di samping itu juga dipilih berdasarkan kota yang telah dilakukan pengukuran Indeks Persepsi Korupsi lokal dari TII. Sebab, tujuan kegiatan ini digelar untuk menyampaikan Stranas PK dan Aksi pencegahan Korupsi 2019-2020 kepada para pemangku kepentingan kunci di daerah-daerah terpilih.
Dalam talkshow yang dimoderatori Wawan Suyatmiko selaku Manajer Departemen Riset TII, Wali Kota Medan menyampaikan pemaparannya terkait komitmen Pemko Medan dalam pengahan korupsi. Dikatakan Wali Kota, Pemko Medan dalam beberapa tahun ini merupakan salah satu pemerintah daerah dari 34 kabupaten/kota di Sumut yang sedang disupervisi KPK melalui pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi terintegrasi.
Itu sebabnya, jelas Wali Kota, Pemko Medan terus berusaha konsisten melakukan pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi melalui penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel dan transparan. “Komitmen Pemko Medan dapat dilihat dalam pelaksanaan rencana aksi dalam program pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi secara konsisten dan berkelanjutan,” kata Wali Kota.
Di hadapan sleuruh yang hadir, Wali Kota selanjutnya mengungkapkan rencana aksi yang telah disepakati dan terus dilaksanakan Pemko Medan seperti melaksanakan proses perencanaan dan penganggaran yang mengakomodir kepentingan publik dan bebas dari interventi dari pihak luar melalui implementasi e-planning. Kemudian diikuti dengan pengembangan aplikasi perencanaan terintegrasi dengan sistem aplikasi keuangan.
Selain itu lagi papar Wali Kota, Pemko Medan juga mengoptimalkan proses pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik/e-procurement dan saat ini Pemko Medan juga telah mengembangkan Katalog Daerah untuk beberapa komoditi. Lalu melaksanakan Pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP) yang transparan melalui penggunaan aplikasi berbasis elektronik dan kini telah men
Previous
« Prev Post
« Prev Post
Next
Next Post »
Next Post »